Puluhan massa Aliansi Anti Asap menggelar demo karhutla Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026), untuk menekan pemerintah memadamkan api. Mereka juga menuntut pemulihan kesehatan warga terdampak dan meminta anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan bagi korban asap.
Massa datang dari kalangan masyarakat sipil, buruh, dan mahasiswa. Mereka mengecam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia hampir empat bulan terakhir. Aparat kepolisian mengawal jalannya aksi.
Peserta membentangkan spanduk, mengangkat poster kecaman, dan menyampaikan tuntutan lewat pengeras suara. Suasana aksi berlangsung di hadapan barisan petugas yang berjaga di kawasan tersebut.
Sawit dan Konsesi Kayu Dinilai Jadi Akar Masalah
Aliansi Anti Asap menilai bencana asap tidak terlepas dari ekspansi perkebunan kelapa sawit dan industri kayu. Koordinator aksi, Rizal, menyebut akar persoalan terletak pada kerusakan ekologis.
“Karhutla ini bersumber pada penghancuran ekologi lewat ekspansi sawit dan konsesi perkebunan kayu industri yang memakan area gambut dan menyingkirkan masyarakat adat dan lokal yang selama ini menjadi penjaga keberlangsungan alam kita,” ujar Rizal.
Massa juga menyoroti alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur skala besar. Menurut mereka, perubahan itu mengganggu kemampuan tanah menyerap air. Kondisi tersebut meningkatkan risiko limpasan air, banjir, dan kebakaran lahan. Masyarakat sekitar menanggung dampaknya.
Gambut yang mengering mudah terbakar dan sulit dipadamkan, sehingga asapnya bertahan berminggu-minggu. Karena itu, perusakan lahan gambut kerap menjadi sorotan setiap kali karhutla besar terjadi.
306.309 Kasus ISPA dan Asap yang Melintasi Wilayah
Aliansi memaparkan data kesehatan dalam aksi. Hingga 17 Oktober 2026, sebanyak 306.309 orang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Anak-anak menjadi kelompok yang paling banyak terdampak. Massa aksi menyampaikan angka tersebut, dan data itu belum terverifikasi lewat rilis resmi pemerintah.
ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran napas, mulai dari hidung hingga paru-paru. Anak-anak rentan karena daya tahan tubuh dan saluran napas mereka masih berkembang.
Kabut asap meluas dari Kalimantan dan Sumatra hingga Papua, menurut aliansi. Mongabay Indonesia mencatat 322 titik panas di Kalimantan Barat pada 23 Agustus 2026. Titik panas lain terdeteksi di Kalimantan Tengah sebanyak 181 dan Kalimantan Selatan sebanyak 86. Asap bahkan melintasi batas negara hingga Sarawak, Malaysia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 24 Agustus menyatakan asap karhutla gambut telah mencapai Kuala Lumpur dan Singapura, menurut Greenpeace Indonesia.
Greenpeace, dalam laporan Mongabay Indonesia, mendesak pemerintah berhenti memandang karhutla sebagai bencana musiman. Sapta, narasumber dalam laporan itu, menilai pemerintah baru bergerak setelah api membesar dan asap memenuhi udara. Ia menyebut modifikasi cuaca sebagai respons, bukan antisipasi.
Tekanan juga datang dari luar negeri. Selular.ID melaporkan aksi Greenpeace Malaysia dan HARAM di depan KBRI Kuala Lumpur pada 4 September 2026. Para aktivis meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas atas kabut asap lintas batas.
Spanduk untuk Presiden dan Tuntutan Hukum
Salah satu spanduk menyasar langsung kepala negara. “Prabowo, padamkan api atau mundur!” bunyi tulisan yang dibawa seorang peserta aksi.
Melalui maklumat resminya, aliansi meminta pemerintah segera memadamkan api. Mereka juga menuntut penghentian impunitas hukum bagi korporasi yang dinilai merusak lingkungan dan merampas tanah rakyat.
Aliansi menuntut jaminan pemulihan kesehatan bagi warga terdampak serta kompensasi layak bagi penyintas. Selain itu, mereka meminta proses hukum terhadap pejabat publik dan pengusaha yang dinilai lalai mengantisipasi bencana. Penilaian tersebut merupakan pandangan massa aksi dan bukan putusan hukum.
Anggaran MBG Diminta Dialihkan untuk Korban
Massa juga mendesak pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aliansi meminta anggaran program itu dialihkan untuk membantu korban karhutla. Data mentah belum menyebutkan rincian nilai anggaran yang dimaksud.
Tuntutan ini menghubungkan prioritas belanja negara dengan krisis asap. Hingga berita ini terbit, Suara Kita ID belum memperoleh tanggapan resmi pemerintah atas desakan tersebut.
Menanti Respons Pemerintah
Demo di Patung Kuda menegaskan bahwa kabut asap kini menjadi persoalan kesehatan, hukum, dan anggaran sekaligus. Warga terdampak, terutama anak-anak, menunggu langkah nyata berupa pemadaman api, layanan kesehatan, dan penegakan hukum yang adil. Pemerintah punya ruang menjawab tuntutan itu secara terbuka dan berbasis data.
Sumber: Maklumat dan orasi Aliansi Anti Asap (24/10/2026)
