Menko PMK Sugiono menegaskan penanganan karhutla di Indonesia masih mampu dipenuhi pemerintah, Kamis (22/10/2026). Pernyataan itu merespons tawaran bantuan dari Malaysia dan Singapura yang disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta Pusat.
Isu kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi sorotan regional menjelang akhir Oktober 2026. Kabut asap yang timbul dari karhutla di sejumlah wilayah Indonesia dilaporkan turut berdampak ke negara tetangga, sehingga memunculkan tawaran bantuan penanganan dari luar negeri.
Sugiono menyampaikan sikap pemerintah dalam konferensi pers mengenai progres penanganan karhutla di Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat. Ia menilai tawaran bantuan dari negara tetangga perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. "Terkait dengan tawaran bantuan dari pemerintah negara-negara tetangga, saya kira juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan," ujar Sugiono.
Menurutnya, pemerintah sejauh ini masih mampu memenuhi kebutuhan penanganan karhutla di wilayah-wilayah terdampak. "Karena sejauh ini semuanya bisa kita penuhi, dan tentu saja upaya-upaya yang kita lakukan juga akan terus kita tingkatkan," katanya. Ia menambahkan, pertimbangan teknis atas tawaran bantuan itu nantinya akan disampaikan oleh badan-badan terkait.
Penanganan Karhutla Libatkan Ribuan Personel dan Helikopter
Sugiono menjelaskan, penanganan karhutla saat ini berjalan secara masif lewat pengerahan personel darat dan berbagai operasi pemadaman. Sebanyak 71.000 personel telah diterjunkan ke daerah-daerah terdampak. "Ada 71.000 personel darat yang saat ini sudah di-deploy ke daerah-daerah terdampak dalam rangka menangani kebakaran hutan dan lahan ini," jelas dia.
Selain personel darat, pemerintah turut mengerahkan sekitar 35 helikopter untuk operasi pemadaman udara, termasuk lewat metode water bombing. Pesawat milik TNI juga dilibatkan dalam operasi modifikasi cuaca dengan menaburkan dry ice dan natrium klorida atau NaCl ke titik-titik kebakaran.
Kombinasi sejumlah metode tersebut dinilai penting karena kondisi medan dan penyebab kebakaran berbeda di tiap wilayah. "Terutama di daerah-daerah yang sifatnya gambut, gabungan dari berbagai unsur ini merupakan sesuatu yang penting yang harus dilakukan," jelas Sugiono. Lahan gambut memang dikenal sulit dipadamkan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah.
Sugiono Tanggapi Kritik Parlemen Malaysia soal Kabut Asap
Sugiono turut menanggapi kekhawatiran negara tetangga atas dampak kabut asap akibat karhutla, termasuk persoalan asap lintas batas atau transboundary haze. Ia juga merespons kritik anggota parlemen Malaysia yang menilai Indonesia kurang serius menangani persoalan tersebut.
Ia menyebut masyarakat Indonesia juga merasakan dampak langsung dari kebakaran hutan dan lahan. "Dan saya kira apa yang dirasakan oleh negara-negara tetangga juga yang paling pertama merasakannya adalah kita," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa dampak karhutla dirasakan lebih dulu oleh warga di dalam negeri.
Meski menolak bantuan untuk saat ini, Sugiono tetap mengapresiasi iktikad baik negara tetangga. "Oleh karena itu, kita juga berterima kasih atas iktikad baik untuk membantu Indonesia," ucapnya. Sikap ini menunjukkan pemerintah tetap terbuka terhadap kerja sama regional ke depan.
Koordinasi dengan Negara Tetangga soal Karhutla Terus Berjalan
Sugiono menyebut komunikasi dengan negara-negara tetangga tetap berjalan melalui jalur diplomatik maupun hubungan langsung antarkepala negara. "Komunikasi dan koordinasi kita lakukan lewat berbagai jalur, baik itu jalur diplomatik maupun hubungan langsung antar kepala negara," terang dia.
Di tingkat teknis, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB turut berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menangani situasi di lapangan. "Dan di sisi teknis, saya kira juga BNPB juga sudah melakukan langkah-langkah yang sifatnya koordinatif dalam rangka mengatasi situasi ini bersama-sama," pungkas Sugiono.
Berdasarkan keterangan resmi Kemenko PMK, pemerintah akan terus mengevaluasi kebutuhan sebelum memutuskan menerima bantuan asing. Mengacu pada data yang dipaparkan BNPB, operasi darat dan udara masih menjadi andalan utama penanganan karhutla saat ini. Sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional, isu kabut asap lintas batas turut menjadi perhatian serius bagi Indonesia dan negara-negara tetangga.
Secara keseluruhan, pemerintah menegaskan penanganan karhutla saat ini masih berjalan sesuai kapasitas yang dimiliki. Koordinasi lintas lembaga dan jalur diplomatik tetap dijaga agar persoalan asap lintas batas dapat diminimalkan ke depan.
