KPK menggeledah kantor PT Djarum dan KPPBC Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026) terkait dugaan korupsi cukai PT Djarum. Penyidik bergerak setelah menerbitkan sprindik baru Oktober 2026 dalam pengembangan kasus korupsi di Ditjen Bea dan Cukai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa lembaganya menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum per Oktober 2026. Berdasarkan sprindik itu, tim bergerak ke dua lokasi di Kudus. Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Budi menyebut langkah tersebut sebagai "pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai".
Budi menegaskan bahwa penyidikan ini masih berada pada tahap awal. Penyidik kini mendalami dugaan penyimpangan cukai rokok. Mereka juga menelusuri kemungkinan pemberian uang dari PT Djarum kepada oknum Bea Cukai, sebagaimana dikutip Kontan. Dugaan awalnya menyangkut penerimaan negara dari cukai.
Penggeledahan Meluas ke Enam Perusahaan Terafiliasi
Sehari kemudian, Kamis (29/10/2026), penyidik menggeledah enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di Kabupaten Kudus. TIMES Indonesia melaporkan bahwa KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi tersebut. Penyidik akan menganalisis barang bukti itu untuk menelusuri alur pengurusan cukai.
Langkah penggeledahan lazim dalam hukum acara pidana untuk mencari dan mengamankan bukti. Penyidik biasanya menyita dokumen, catatan keuangan, dan perangkat elektronik yang relevan. Setelah itu, mereka mencocokkan temuan dengan keterangan saksi.
Budi juga menyampaikan bahwa penelusuran akan ditarik mundur beberapa tahun ke belakang. Menurut Aktual, ia memastikan perkara ini berbeda dengan kasus di Kejaksaan Agung. Perkara di Kejaksaan Agung menyangkut dugaan persoalan pajak, sedangkan perkara KPK berkaitan dengan cukai.
Soal nilai kerugian, Batam Pos mengabarkan bahwa KPK mengungkap potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Mengingat penyidikan masih awal, angka itu belum final. Hitungan pasti baru muncul setelah penyidik merampungkan penelusuran.
Rangkaian Kasus Bea Cukai Sejak Februari 2026
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 4 Februari 2026. Saat itu penyidik mengusut dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang tiruan. Dari pengusutan tersebut, KPK kemudian menetapkan Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru pada 26 Februari 2026.
Kini Budiman, Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai, berstatus terdakwa dan menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda terakhir yang tercatat berupa pemeriksaan saksi. ANTARA mencatat sidang lanjutan digelar pada Senin (19/10/2026). Nama lain dalam perkara importasi itu mencakup Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, pejabat Bea Cukai.
Kasus awal juga menyeret pihak swasta. Pemilik PT Blueray, John Field, serta manajer operasional Dedy Kurniawan turut disebut dalam perkara tersebut, menurut CNBC Indonesia.
Tempo mencatat bahwa penyidik pernah menemukan uang tunai sekitar Rp5,19 miliar dalam lima koper di rumah aman. Mereka menduga uang itu terkait praktik korupsi kepabeanan dan cukai. Pada Maret 2026, KPK mulai memeriksa sejumlah pengusaha rokok untuk mendalami mekanisme pengurusan cukai.
Respons PT Djarum dan Asas Praduga Tak Bersalah
PT Djarum menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan. Perusahaan itu juga berjanji bersikap kooperatif selama penyidikan. Pernyataan tersebut muncul setelah penggeledahan kantor di Kudus, seperti dilaporkan Kontan.
Perlu dicatat, sprindik umum pada dasarnya belum menyebut tersangka tertentu. Dugaan korupsi cukai PT Djarum masih berupa materi penyidikan, bukan putusan pengadilan. Publik perlu membedakan penggeledahan, dugaan, dakwaan, dan putusan agar tidak menghakimi pihak mana pun sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.
Mengapa Perkara Cukai Berdampak bagi Masyarakat
Cukai merupakan pungutan negara atas barang tertentu, termasuk hasil tembakau. Hasilnya masuk ke penerimaan negara dan ikut membiayai layanan publik. Karena itu, penyimpangan di sektor ini berpotensi mengurangi dana pembangunan.
Kudus juga memiliki arti penting bagi industri rokok nasional. Sebagian warga setempat menggantungkan hidup pada sektor tersebut. Kejelasan proses hukum akan membantu menjaga kepastian usaha sekaligus kepercayaan publik terhadap layanan kepabeanan.
Perkara ini juga menunjukkan perluasan cakupan penyidikan. KPK bergerak dari kasus importasi barang menuju tata kelola cukai.
Penggeledahan di Kudus menandai babak baru pengusutan korupsi cukai PT Djarum. KPK masih mengumpulkan bukti dan belum mengumumkan pihak yang bertanggung jawab. Publik kini menunggu hasil analisis dokumen serta perkembangan sidang Budiman Bayu Prasojo.
